Aceh Utara – Akurasi data kerusakan rumah akibat banjir besar di Aceh Utara menjadi tanda tanya besar. Pasalnya dalam rentang waktu hanya lima hari, lebih dari lima ribu unit rumah tiba-tiba “menghilang” dari laporan resmi Posko Bencana Banjir Aceh Utara. Pergeseran angka yang ekstrem ini menimbulkan kecurigaan bahwa proses pendataan dilakukan secara serampangan, jauh dari standar penanganan bencana.
Perubahan drastis dari satu kategori ke kategori lain, ditambah total kumulatif yang justru merosot ribuan unit, memperkuat dugaan bahwa validasi data tidak berjalan sebagaimana mestinya. Publik pun mempertanyakan, apakah angka-angka ini benar hasil pendataan lapangan, atau hanya deretan nomor yang disusun terburu-buru tanpa verifikasi?
Kekacauan data semakin tampak ketika menelusuri infografis yang dikirimkan Plh. Kepala BPBD Aceh Utara, Fauzan, pada 9 Desember 2025 sebagai jawaban atas permintaan klarifikasi. Alih-alih memberikan penjelasan, infografis itu justru membuka lapisan kejanggalan yang lebih dalam dan memperkuat dugaan adanya ketidaktelitian dalam penyajian data resmi.
Dalam infografis bersumber dari Dinas PRKP bertanggal 7 Desember 2025, tercantum total 42.196 unit rumah terdampak. Namun, ketika kategori kerusakan dijumlahkan, Rusak Berat 16.793, Rusak Sedang 6.134, Rusak Ringan 15.126, dan Rumah Hilang/Hanyut 1.219, angka kumulatifnya hanya 39.272 unit. Selisih 2.924 unit, ini terlalu besar untuk dianggap sekadar salah hitung atau kekeliruan teknis.
Ketidaksinkronan tersebut mempertegas bahwa laporan yang beredar jauh dari akurat dan diduga belum melewati proses verifikasi lapangan yang memadai.
Lebih ironis lagi, saat diminta daftar rinci rumah rusak, Fauzan justru mengirimkan dokumen yang sama sekali tidak memuat data kerusakan rumah baik rusak berat, sedang, maupun ringan. Dokumen itu hanya berisi data rumah terendam dan variabel lain, semakin memperkuat dugaan bahwa pendataan kerusakan rumah belum dilakukan secara lengkap.
Di tengah situasi bencana yang menuntut ketelitian dan transparansi, kekacauan data seperti ini bukan hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga berpotensi menghambat penyaluran bantuan yang tepat sasaran.